Jumat, 06 Oktober 2017

Desaku Sarang Koruptor: Masyarakat Banyak Diam, Hukuman Jadi Tak Sepadan



Pilkades, calonnya itu-itu saja

Pungli yang Menimpa Keluargaku

Pilkades di desaku bagaikan sebuah lelucon. Bertahun-tahun berganti periode kepemimpinan, calonnya hanya berputar pada W dan A. Kadang-kadang saja ditambah beberapa orang lain.

Walau sudah berkali-kali pemilu, aku sempat golput. Itu karena lokasi perumahanku terpisah dari RW-RW lain di desa. Malas rasanya kalau harus mencoblos ke kelurahan, apalagi blank dengan calon-calonnya. Baru setelah dibangun TPS di RW-ku, aku ikut mencoblos.

Sebenarnya aku tidak simpatik pada W maupun A. Mereka sama-sama main politik uang. Orang-orang bilang, serangan fajar. Bagiku itu sudah indikasi kalau keduanya tidak benar (tidak beres). Bahkan, para tim sukses mereka masih saja bertengkar meski pemilu telah usai. Dan itu lumayan lama.

Mulanya W yang terpilih sebagai kades. Aku tak terlalu tahu orang ini selain tentang kemalasannya. Dia  jarang di tempat dan sering pulang ke rumahnya yang berada tepat di sebelah kelurahan. Cuma itu. Setidaknya, begitulah kesanku setiap kali mengurus surat-surat ke kelurahan.

Pilkades

W memimpin selama beberapa periode, hingga kemudian pamornya meredup dan digantikan oleh A. Aku masih ingat, meski saat kampanye keduanya sama-sama menyogok warga, tetapi A memberi sogokan tambahan berupa rekreasi bersama. Mungkin itulah sebabnya mengapa A yang akhirnya terpilih. 

Mendung masih bergelayut di rumahku ketika ibu pulang dari kelurahan dengan wajah bingung dan tertunduk lesu. Masih dalam suasana duka meninggalnya bapak, ia ditarik uang dalam jumlah besar oleh A, yaitu saat mengurus surat waris. Ibu bahkan sempat memohon (nego) agar uang punglinya diturunkan, karena takut urusan di kelurahan akan dipersulit. Seingatku memang bisa turun sedikit, tetapi tetap harus bayar. 

Pasca kejadian itu kami bertekad untuk tidak memilihnya lagi. Namun, karena calonnya hanya A dan W, W-lah pilihan yang tersisa. Meski malas dan jarang kelihatan di kantor seperti A, tetapi setidaknya dia tidak korupsi. Bagi kami, dia mendingan di antara 2 pilihan jelek yang ada.

 

Saat W masih menjabat, seorang penjual koran berteriak-teriak di depan rumahku. Ia melenggang santai sembari terus meneriakkan berita korupsi kadesku yang dimuat di koran hari itu. Aku menduga yang dimaksud adalah A, dan itu membuat kami sekeluarga bahagia. Akhirnya ... koruptor itu tertangkap juga.

Sayangnya kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Di bawah kepemimpinan W yang kami pikir akan baik-baik saja, kami kembali ditimpa masalah. Saat mengurus surat warisan dari kakek (bapakku meninggal duluan daripada kakek), ibu kembali ditarik dalam jumlah besar oleh kades gendut ini. Kali ini kami sekeluarga terlibat langsung dalam prosesnya. Datang ke kelurahan di pagi hari; ibu, aku, dan 2 saudaraku disambut oleh bu carik sambil senyam-senyum. Perangkat desa yang juga gendut itu adalah ibunya temanku. Dialah sekretaris desa di masa kepemimpinan A dan W, saksi sekaligus pelaku pungli juga. Maka dari kasusku Anda akan tahu, meski A adalah paman temanku dan bu carik adalah ibu dari temanku yang lain, itu sama sekali tidak membantu. Kemalangan tetap menimpa keluargaku. Wajar jika senyum bu carik kala itu semakin mengobarkan kebencian di hatiku. 

Kami dikumpulkan ke sebuah ruangan. Menjadi satu dengan W, pak camat, dan orang-orang kelurahan (kata si W, saksinya harus dari orang kelurahan). Tadinya kupikir dengan kehadiran pak camat dan ramai orang tadi ibu akan terhindar dari pungli kembali. Ternyata tidak. Kehadiran kami sekeluarga dan orang-orang tadi sama sekali tak berarti. Setelah menandatangani surat-surat, ibu dipanggil dulu ke ruang khusus, di-“treatment” oleh bu carik. Ditarik uang dalam jumlah besar, dan ... tentu saja tanpa kuitansi. Sementara itu, W masih berada di ruang yang sama, berbincang sambil tertawa-tawa dengan pak camat. Entahlah, apakah pak camat dan perangkat desa (para saksi) di sana tahu tentang pungli yang menimpa kami atau tidak. 

Agak lama dari kejadian itu, W akhirnya juga ditangkap dengan kasus sama seperti A: korupsi. 

Kasus A itu lucu. Tak lama setelah berita penangkapannya (dari penjual koran), ia sudah keluar lagi. Bahkan senyam-senyum saat bertemu ibu, sama sekali tak merasa bersalah. Lalu entah A atau W (salah satu di antara mereka-aku lupa) mengirimkan sebuah undangan pernikahan ke rumah. Mengundang ibu tanpa rasa malu. Dan A kembali bertemu ibu di tanah suci, saat berhaji tahun ini. Menyapa dengan menanyakan bapakku, lupa kalau sudah meninggal (dan menjadi sumber punglinya). Baru setelah ibu menjawabnya, dia seperti sadar (kalau pernah morotin/pungli) dan berhenti berbasa basi. Pergi.


Berita Korupsi Kades dan Pegawai Kelurahan di Desaku dari Media Online


Kursi kepemimpinan tertinggi di desaku bagaikan kursi kutukan. Siapapun yang duduk di sana seolah dikutuk menjadi koruptor. Dari kades A, kades W hingga Pj kades PS semuanya korup. Itu belum termasuk BPD SW dan juga pegawai kelurahan yang tidak terendus korupsinya.

Kades A terbukti (dan telah mengakui) menilep uang sewa aset TKD seluas 10 hektar senilai 60 juta. Tahu tidak apa putusan hukumannya? Hanya penjara 1 tahun dan denda 50 juta. Itupun jika tak bisa membayar bisa diganti dengan hukuman penjara  selama 1 bulan. Entah apa pertimbangan hukumnya sehingga bisa begitu. Bagiku tidak logis. Meski katanya kades yang menjabat pada periode 2007-2013 ini adalah tulang punggung keluarga, kooperatif, bahkan sudah mengembalikan uang yang ditilepnya; semua itu tak sebanding. Pertama, dari jumlah uang tilep dan denda saja sudah beda. Besar uang tilepnya. Apalagi jika disamakan dengan penjara sebulan, gajinya sebagai kades saja butuh berbulan-bulan sampai tahunan baru mencapai uang segitu. Lihatlah juga dari segi kerugian negara, 60 juta itu tidak kecil, dan itu uang rakyat. Tak bisa digantikan dengan penjara. Esensinya beda. Kalau penjara menurutku lebih ditujukan untuk mengamankan pelaku dari amuk massa, mengamankan massa/korban dari pelaku, dan mendidik pelaku agar jera serta membaik akhlaknya. Sementara uang tetaplah uang. Contoh kasusnya adalah keluargaku, dirugikan (dipungli) sekian juta. Melihat pelaku dipenjara kami memang senang, tetapi itu tidak dapat mengembalikan uang kami. Kami tetap dirugikan. Belum lagi dengan pembebasannya dari dakwaan primair karena telah mengembalikan uang sewa TKD yang ditilepnya. Itu sama sekali tidak adil. Mengapa? Karena jika tidak ketahuan, belum tentu dia tetap mengembalikan uang tersebut. Jadi, hukuman bagi koruptor menurutku tidak cukup hanya dipenjara atau didenda uang sejumlah tertentu, tetapi harus ditambah dengan mengembalikan seluruh jumlah yang dikorupsi/di-pungli-nya sekaligus menanggung semua kerugian akibat perilaku korupsinya tersebut bagi masyarakat. 


Ketika warga desaku demo ke Kejari, ternyata malah ada dugaan lain yang menimpa A selain terkait TKD. A juga diduga melakukan korupsi atas uang partisipasi pembangunan masjid sebesar Rp. 300 juta, uang pembangunan desa Rp 200 juta dari PT, dan uang BUMDes sebesar 700 juta. Ini adalah kasus-kasus yang berhubungan dengan dana umum (dana desa), belum termasuk kasus-kasus pribadi semacam yang menimpa keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana perkembangan dari kasus-kasus tersebut, terbukti atau tidak. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa kasus korupsi itu ya seperti ini, yang terkuak hanyalah sebagian kecil. Apalagi jika tidak semuanya melapor. Agak gimana gitu ketika hakim memutuskan atas dasar kemanusiaan. Apakah ketika para koruptor memeras korbannya, mereka memikirkan korbannya/keluarganya?

Setahun setelah masa kepemimpinan A berakhir (2014), W tersandung kasus serupa. Ia diduga menjual aset desaku seharga 2 milyar lebih. Ia juga diduga melakukan korupsi atas dana pembangunan desa sebesar Rp 600 juta, yang sebenarnya diperuntukkan untuk pembangunan masjid sebesar Rp 300 juta, pendopo/balai desa Rp 200 juta, dan plengsengan kali/belakang makam desa Rp 100 juta. Belum lagi dengan adanya pembangunan gedung olahraga yang dilaksanakan secara pribadi tetapi menggunakan dana desa. Dilansir dari Jejak Kasus, aset desa yang dijual tadi sebagian digunakan untuk pembangunan gedung olahraga ini, sedangkan sisanya masuk ke kantong pribadi si gendut.

Masih di tahun 2014, ­ketika SW dihadirkan sebagai saksi dalam kasus A, ternyata ia sendiri terlibat kasus penggelapan uang penjualan 3 ekor sapi (bantuan PNPM tahun 2010) senilai Rp 32 juta. Kades W-lah yang melaporkan anggota BPD desaku tersebut. (Eh sama-sama koruptor ternyata)

Sumber: IG Kemenkominfo

Hingga tahun ini, kursi “panas” desaku masih memakan korban. Ditemukan pelaku pungli baru berinisial PS. Saat tertangkap basah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), ia baru sebulan menjabat sebagai Pj Kades di desaku. PNS di Pemkab Sidoarjo ini terbukti menarik pungli 10 juta rupiah terhadap S yang sedang jual beli tanah. Korban sebenarnya sudah bersedia memberikan uangnya, tetapi untunglah Satreskrim dan Tim Saber Pungli Polres Sidoarjo berhasil menggagalkannya. Dan S ini ternyata bukan korban tunggal. PS selalu meminta “jatah” 5% dari harga beli dengan alasan untuk biaya pembuatan surat tanah.

Ini baru pemerintahan desa, tingkat pemerintahan terendah. Maka dari itu, wajar jika kita sering menemukan kasus serupa di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan kursi yang lebih “basah”. Fakta yang menyebalkan, bukan?


Pungli juga Termasuk Korupsi



Pungli juga termasuk korupsi, meski kapasitasnya kecil. Demikian pernyataan dari Prof. Dr. Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kala itu (Lensaindonesia.com, 3/4/2013). Oleh karena itu, pelaku pungli tidak hanya dapat dijerat dengan pasal KUHP, tetapi juga mungkin dijerat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

 

Umumnya, pelaku pungli akan dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Atau, Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun, bila pelakunya PNS. Tetapi bisa juga dikenai ancaman penjara 4-20 tahun, yaitu bagi kasus pungli yang masuk ke ranah korupsi, sesuai dengan ketentuan pasal 12e UU Tipikor. Penanganannya berbeda. Jika punglinya hanya mengandung unsur pemerasan maka akan ditangani oleh polisi. Sedangkan bila mengandung unsur korupsi, kejaksaan dapat ikut menyelidiki.


Koruptor Pantas Mendapat Hukuman yang Sepadan


Sekarang, perhatikan lagi nominal dugaan korupsi 2 kades di desaku, A dan W. Milyaran, bukan? Itu belum termasuk korupsi atau pungli yang mungkin tidak ketahuan. Padahal, jika mengacu pada pasal yang menjerat A, denda bagi koruptor maksimal hanya 1 milyar. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) UU. RI Nomor 31 Tahun 1999. Pasal tersebut menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1 .000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

A dan W meski sama-sama ditangkap karena kasus korupsi tetapi kasus yang terkuak/terangkat ke pengadilan hanyalah sejumlah kecil. Korupsi mereka lebih banyak dari itu. Sempat ibu curhat ke tetangga-tetangga, dan ternyata sebagian dari mereka juga mengalami hal yang sama, tetapi jumlah tarikannya berbeda-beda. Dan karena tidak semuanya dipungli, bagi sebagian orang mungkin mereka bersih. 


Apakah A dan W terlihat kasihan dengan warga desa? Bagaimana pula dengan SW yang menggelapkan uang penjualan sapi untuk masyarakat miskin? Apakah masih terlihat punya hati nurani?

Relakah Anda jika uang negara, pajak yang kita bayar, bantuan untuk desa kita, atau uang hasil jerih payah kita/keluarga kita diembat oleh orang-orang semacam mereka?

Dengan beberapa kasus kakap terlihat di depan mata pun, putusan hukum masih kupandang tidak adil. Maka, jika Anda-Anda semua bernasib serupa seperti keluargaku atau para korban di atas, jangan diam. Setidaknya itu bisa memperberat hukuman mereka.


Ketika Tak Semua Kasus dan Pelaku Terjerat



 Penanganan kasus korupsi itu tidaklah sederhana. Selain karena biasanya dilakukan berjamaah, ada risiko-risiko yang harus ditanggung oleh korban, saksi, ahli dalam kasus terkait, atau pelapornya.

Dari kasus desaku di atas, Anda bisa melihat, A misalnya. Berita yang kubaca mengabarkan kalau kasusnya yang mendapat putusan hukum baru kasus sewa TKD. A masih mengandung banyak dugaan kasus lain terkait dengan urusan desa. Itu belum termasuk kasus-kasus pribadi (pungli pribadi misalnya).

Bu carik, adalah salah satu pelaku pungli juga, tetapi setahuku dia tidak terendus kejahatannya.

Itu belum termasuk pungli-pungli kecil di kelurahan yang dilakukan oleh orang-orang kelurahan, misalnya tukang ketik. Ia biasa menarik uang 2000 rupiah, yang kuduga adalah pungli.

Sampai di sini, sudahkah Anda mendapat gambarannya?

Bila Anda ingin terhindar dari kejahatan serupa, atau ingin agar kasus semacam ini tidak menimpa Anda kembali, mari proaktif. Pemberantasan pungli dan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian. Ia membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat.


Proaktif Melawan Pungli dan Korupsi


Seringkali pungli dan korupsi susah diberantas karena selain buktinya belum tentu ada (seperti kasus keluargaku), potensi terjadi tuntutan kriminalisasi balik, ancaman terhadap nyawa diri/orang dekat, dan ketidaktahuan harus melapor ke mana menjadi penyebabnya.

Kini, Anda tak perlu bingung lagi. Bila kasus pungli atau korupsi menimpa, adukan saja melalui 3 saluran berikut (bisa pilih salah satu):
1.    Melalui situs saberpungli.id
2.    Melalui SMS 1193
3.    Melalui Call Center 193

 Saber Pungli

Tim Saber Pungli yang terdiri dari Polri sebagai leading sector, Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. Dan Anda bisa tenang karena identitas pelapor akan dirahasiakan.

Tim Saber pungli ini baru efektif pada Oktober 2016. Jadi, saat peristiwa naas menimpa keluargaku belum ada yang beginian. Sekarang sudah efektif, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan diam! Jangan sampai mengalami seperti kami.


Dukung Pemberantasan Korupsi, LPSK akan Mendampingi


Sudah bukan rahasia umum ya kalau saksi, korban, dan para ahli yang terlibat memiliki ketakutan tertentu atas keamanan dan kemudahan urusannya. Untuk itulah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hadir. Lembaga inilah yang nantinya akan membantu agar perlindungan dan hak saksi serta korban kejahatan terpenuhi.

Di dalam melaksanakan tugasnya, LPSK bekerja sama dengan berbagai pihak, misalnya POLRI, pengadilan, jurnalis, komnas perempuan, dan YLBHI. Selain itu, ia juga mengelola safe house, yaitu satu terminologi atau konsep khusus, yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan para saksi dan pelapor, dan agar tidak terjadi pemberian kesaksian dalam situasi terintimidasi.

Tidak cukup sampai di situ, LPSK juga telah meluncurkan suatu Whistleblowing System (WBS) Online “TEGAS” (Terintegrasi Antar Sistem). Sistem ini mengintegrasikan LPSK dengan 17 kementerian/lembaga dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dapat menjadi shortcut bagi pelapor sehingga tidak terbebani saat melaporkan kecurangan atau potensi korupsi yang diketahuinya.

Tampak di sini bahwa LPSK berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi saksi, korban, dan pelapor. Anda tidak perlu takut untuk melapor, karena identitas Anda (pelapor/whistleblower) nanti akan dirahasiakan.

Baiklah, tapi bagaimana jika LPSK sendiri yang menyimpang?


Mungkin pertanyaan semacam itu sempat terlintas di pikiran Anda. Nah, untuk masalah ini, LPSK sudah menyediakan solusi, yaitu berupa sistem “LAYAK” (Laporkan yang Anda Ketahui). Jika Anda menemukan penyimpangan di LPSK laporkan saja melalui www.layak.lpsk.go.id. Sistem ini memungkinkan pelapor untuk tidak menggunakan identitas asli, baik nama maupun email. Hanya saja dugaan penyimpangan yang dilaporkan sebaiknya detail dan disertai dengan bukti awal penunjang, sehingga memudahkan otoritas pengawasan untuk memeriksa.


Ingin ada perubahan di Indonesia? Dukung dong upaya pemberantasan pungli dan korupsinya! Mari bersama basmi korupsi! Jangan diam!


Tulisan ini diikutsertakan pada lomba blog LPSK #Diambukanpilihan

Sumber:
Putusan.mahkamahagung.go.id
 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar